Jokowi Hapus Perda Bukan Hanya Alasan Regulasi, Tapi Toleransi, Kebinekaan dan Persatuan


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat melakukan pembelaan diri demgan memastikan tidak ada peraturan daerah (Perda) bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 perda. Semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan. Benarkah demikian padahal jelas sekali alasan lain presiden Jokowi dalam penghapusan perda adalah masalah toleransi, kebinekaan dan persatuan. Apakah alasan terdebut karena investasi.

Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah. “Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016). “Peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” ujar Jokowi. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu, kata Jokowi, adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Serta untuk mengutamakan kebinekaan dan persatuan bangsa.”Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan memiliki daya saing,” lanjut Jokowi.

“Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus,” kata Mendagri Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, seperti uang dilansir Kompas Rabu (15/6). Ia juga berjanji akan mempublikasikan ribuan perda tersebut. Berdasarkan data yang ia peroleh, ada 2.227 perda provinsi yang dibatalkan Kemendagri, lalu 306 perda yang secara mandiri dicabut Kemendagri serta 610 perda yang dibatalkan kabupaten/kota dibatalkan provinsi. “Ini semua soal investasi. Kita ga urus perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk amankan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” ungkap Tjahjo. Permasalahan perda ini, kata dia faktanya semakin diputarbalikan. Sebab, ia menerima ratusan sms yang diterima ke telepon selularnya terkait penolakan pembatalan perda bernuansa syariat Islam. Ia menganggap semua itu hanya tudingan belaka, karena tidak ada niat dia mencabut perda

Mendagri Berkelit

Sanggahan  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ada peraturan daerah bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 buah perda yang dilakukan pemerintah pusat saat ini tampaknya dianggap pengamat sebagai upaya cuci tangan.. Semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan bila dulicermati pidato Jokowi tidak sepenuhnya benar

Tetapi bantahan Mendagri tersebut tampaknya dianggap banyak pengamat sebagai hal untuk melakukan pembelaan diri, berkelit  dan plin plan. Hal itu dilakukan setelah melihat respon banyaknya umat Islam dan ulama di daerah protes keras dan bergolak.Padahal dengan jelas Jokowi mengatakan bahwa pengapusan perda itu untuk mengutamakan kebinekaan, persatuan dan supaya menjadi bangsa yang toleran. Dalam hal alasan  kebinekaan dan persatuan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan perizinan dan birokrasi.

Bila alasan tentang kebinekaan, toleransi dan persatuan sangat logis berkaitan dengan perda syariah yang saat ini ramai digunjingkan para ulama dan masyarakat. Bahkan dengan bantahan Mendagri tersebut tidak menyurutkan ketidak puasan umat mualim dan para ulama di berbagai daerah di Indonesia.

Tetapi pengamat lain mengatakan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang tidak adanya Perda Syariah yang dihapus hanyalah permainan kata belaka.Secara teks memang tidak ada yang namanya Perda Syariah. Tetapi ada ribuan Perda yang bisa dinilai sangat bernuansa Islam. Perda bernuansa Islam inilah yang dihapus oleh pemerintah.Tidak ada Perda Syariah Islam yang dihapus. Itu benar, karena memang tidak ada perda bernama syariat Islam, yang ada adalah Perda bernuansa syariat Islam. Secara hukum dan etika komunikasi politik yang dikatakan Mendagri tidak salah dan hanya permainan kata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s