Hari Santri Digagas Jokowi Ditentang Muhammadiyah

image

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada Kamis (15/10/2015). Saat mengikuti kampanye Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyampaikan janjinya untuk menetapkan satu hari sebagai Hari Santri Nasional. Namun, ketika itu, Jokowi mengusulkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.

Sementara itu, menurut PBNU, tanggal yang tepat dijadikan Hari Santri Nasional bukanlah 1 Muharam, melainkan pada 22 Oktober. Pada tanggal itu, perjuangan santri dalam merebut kemerdekaan tampak menonjol. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, 22 Oktober 1945 merupakan tanggal ketika Kiai Hasyim Asy’ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad. Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespons agresi Belanda kedua. Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap Muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam peperangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid. Sementara itu, mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati. Said juga menyampaikan bahwa dengan atau tanpa persetujuan pemerintah, PBNU akan tetap merayakan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. PBNU telah merencanakan sejumlah acara dalam rangka perayaan Hari Santri tersebut. “Ada pengakuan resmi negara atau tidak, agenda memperingati Resolusi Jihad akan berjalan dan kita harapkan pemerintah putuskan itu Hari Santri Nasional. Kalau tidak keburu waktunya, butuh analisis, rapat di Istana, kita tetap akan mengadakan peringatan yang memperingati Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober,” tutur Said.

image

Ditentang Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan Muhammadiyah keberatan dengan penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Muhammadiyah menilai penetapan Hari Santri Nasional dapat mengganggu ukhuwah umat Islam lewat polarisasi santri-nonsantri yang selama ini mulai mencair. “Muhammadiyah secara resmi berkeberatan dengan Hari Santri,” kata Haedar Nashir sepwrti dikutip dari Republika, Sabtu (17/10). Menurut Haedar, Muhammadiyah tidak ingin umat Islam makin terpolarisasi dalam kategorisasi santri dan nonsantri. Hari Santri akan menguatkan kesan eksklusif di tubuh umat dan bangsa. Padahal, selama ini santri-nonsantri makin mencair dan mengarah konvergensi. “Untuk apa membuat seremonial umat yang justru membuat kita terbelah,” ujarnya. 

Hari yang dipilih sangat ekskusif dan milik satu kelompok Islam. Hal itu kian menambah kesenjangan yang berpotensi mengganggu ukhuwah umat Islam. Haedar mengakuti pemerintah dan kelompok Islam bisa saja memaksakan diri menetapkan Hari Santri 22 Oktober karena memang memiliki otoritas. Namun, ia berharap pemerintah arif dalam mengayomi seluruh komponen bangsa. Haedar menilai umat Islam masih memiliki banyak urusan strategis yang harus dipecahkan bersama.  “Hari besar Islam penting, tapi jauh lebih penting untuk mengagendakan pemecahan bersama sejumlah persoalan besar, seperti kemiskinan umat, ketertinggalan iptek, dan sebagainya. Energi jangan dihabiskan untuk hal-hal yang kontroversial dan kontraproduktif,” kata Haedar menegaskan.

image
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin menilai penetapan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2015 tidaklah tepat. Menurutnya, penetapan Hari Santri Nasional dapat menganggu persatuan bangsa. “Adalah tidak tepat, taktis dan strategis adanyaHari Santri Nasional, karena hal itu dapat mengganggu persatuan bangsa. Dikotomi Santri-Abangan adalah upaya intelektual orang luar untuk memecah belah umat Islam dengan mengukuhkan gejala budaya yang sesungguhnya bisa berubah (process of becoming) tersebut,” kata Din melalui pernyataannya, Sabtu seperti yang dilanair Replubika (17/10/2015). Din menjelaskan, sejak beberapa waktu lalu Almarhum Taufik Kiemas berupaya untuk mencairkan dikotomi tersebut. Termasuk mencairkan dikotomi Islamisme-Nasionalisme. “Salah satu pengejawantahannya adalah didirikannya Bamusi di lingkungan PDIP. AdanyaHari Santri Nasional berpotensi mengganggu upaya luhur tadi. Menguatnya ‘Kaum Santri’ bisa mendorong menguatnya ‘Kaum Abangan’. Tentu Pemerintah akan kerepotan jika ada desakan untuk adanya Hari Abangan Nasional,” tuturnya. Apalagi kata Din, Hari Santri Nasional dikaitkan dengan tanggal dan peristiwa tertentu yakni Resolusi Jihad 22 Oktober.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s